113 Kontainer Limbah Beracun Ilegal Masuk Indonesia

113 Kontainer Limbah Beracun Ilegal Masuk Indonesia

Di puncak terkuaknya kedatangan sejumlah besar limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta minggu lalu, kelompok aktivis lingkungan yang dimotori Indonesia Toxics-Free Network, Basel Action Network, Ban Toxics, dan BaliFokus mengutuk perdagangan ilegal limbah B3 dan mendorong pemerintah seluruh dunia, bagi yang belum, untuk meratifikasi Basel Ban Amendment dan untuk mendorong Basel Convention sebagai prioritas.

Pejabat di Pelabuhan Priok Jakarta berhasil menghentikan dan menahan pengapalan illegal yang berasal dari Inggris dan Belanda. Pejabat terkait di kedua negara telah memulai penyelidikan mereka terhadap perusahaan dan individu yang terlibat dalam kasus ini, dan kemungkinan akan memprosesnya secara hukum, tetapi untuk setiap pengiriman yang terungkap, dikuatirkan ada lebih banyak lagi yang dikapalkan tanpa diketahui.

“Kita beruntung dapat mengungkapkan pengiriman yang satu ini, yang menuntun kita pada pertanyaan yang lebih besar, berapa banyak pengiriman barang ilegal seperti ini yang tak tercium petugas pelabuhan?” tanya Yuyun Ismawati, Pendiri Indonesia Toxics-Free Network.

Menurut Yuyun, di Indonesia kita punya peraturan tentang pergerakan limbah Bahan Berbahaya Beracun yang mengacu kepada Konvensi Basel, tetapi diperlukan penegakan dan kerjasama internasional untuk menerapkan hukum dan peraturan ini.

Kelompok aktivis lingkungan ini juga menghimbau semua negara, yang belum meratifikasi Basel Ban Amendment, untuk segera melakukan ratifikasi. Bulan Oktober 2011 lalu, Konvensi Basel tentang Pengendalian Lintas-batas Pergerakan dan Pembuangan Limbah Berbahaya Beracun (Control of the Transboundary Movement of Hazardous Wastes and their Disposal) menghasilkan keputusan penting yang membutuhkan 17 negara lagi untuk memungkinkan Basel Ban Amendment diberlakukan (to enter into force). Basel Ban Amendment melarang dan menetapkan ekspor limbah berbahaya beracun dari negara maju ke negara berkembang dengan alasan apapun sebagai tindakan kriminal.

“Basel Ban menekankan tanggung jawab untuk mengawasi kriminalitas ini tidak hanya di negara pengimpor, seperti Indonesia dalam kasus ini, tetapi lebih penting lagi berlaku bagi negara maju atau pengirim juga,” jelas Jim Puckett, Direktur Eksekuti Basel Action Network.

Jim menegaskan, Pemerintah UK dan Belanda terutama petugas di pelabuhan meloloskan pengapalan ini, dan tanggung jawab yang lebih besar ada pada negara pengekspor yang seharusnya mengawasi pelaku yang menghindari biaya pengelolaan limbah B3 di dalam negeri dengan cara mengekspornya.

Timbulan limbah B3 di negara-negara maju terus meningkat, biaya pengelolaan lingkungan juga kian meningkat, ditambah dengan tingginya angka dan longgarnya penegakan hukum lingkungan menjadi kunci pendorong perdagangan B3.

Timbulan limbah elektronik atau e-waste, salah satu isi kontainer, mencapai 50 juta metrik ton per tahun, dan angka ini terus meningkat. Sayangnya timbulan limbah elektronik dan pembuangannya menimbulkan resiko terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan karena mengandung bahan berbahaya beracun seperti timbel, merkuri, dan kadmium.

“Kita sampai pada tipping point dimana racun disebarkan secara luas, dan pelabuhan-pelabuhan serta Pabean merupakan garda depan yang harus berjuang memeranginya,” kata Richard Gutierrez, Direktur Eksekutif Ban Toxics di Filipina.

Dikatakan Richard, Pemerintah global tidak dapat menangani masalah ini seorang diri. Harus ada koordinasi yang lebih baik dalam implementasi hukum international maupun nasional. Jika tidak, negara berkembang seperti Indonesia akan selalu menjadi lahan empuk tempat pembuangan limbah B3 negara lain. [KJPL]

Berita Lainnya

Leave a Comment