Akses Informasi Jadi Kendala Pemantauan Independen REDD+

Akses Informasi Jadi Kendala Pemantauan Independen REDD+

Proses pemantauan Independen dalam pelaksanaan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) – REDD+, dipastikan akan terkendala soal keterbukaan informasi.

Fakta ini terungkap dalam Workshop Pemantau Independen REDD+ Region Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, di Bogor, Kamis (29/03/2012).

“Sampai sekarang, kebijakan soal REDD+ sendiri, juga belum jelas dan detail proses pembahasannya, untuk itu perlu ada kepastian lebih dulu, sebelum proses pemantauan dilakukan,” kata Mardi Minangsari dari Multistakeholder Forestry Program (MFP).

Menurut Minang, harusnya kalau memang sudah jelas indikator pemantauan yang akan dilakukan, maka masyarakat sipil juga akan dengan mudah, melakukan proses pemantauan independen pelaksanaan REDD+.

Sementara Giorgio dari Indonesian Centre Environmental Law (ICEL) mengatakan, dengan dasar UU Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat harus diberikan kemudahan akses informasi, khususnya tentang perlindungan hutan.

“KOndisi ini tidak boleh didiamkan, karena kalau keterbukaan informasi publik, tidak diterapkan, maka para pemangku kebijakan yang ada didalamnya, dapat diberikan sanksi, sesuai aturan perudangan yang ada,” tegas Jojo sapaan akrab Giorgio.

Dalam Workshop Pemantauan Independen dalam REDD+, diharapkan dapat disimpulkan, langkah strategis riil di masyarakat, untuk dapat berpartisipasi aktif melakukan pengawasan program REDD+. [KJPL]

Berita Lainnya

Leave a Comment