Tim Lakardowo Kirim Surat Ke Menteri LHK

Tim Lakardowo Kirim Surat Ke Menteri LHK

Tim Pendamping dan Advokasi Kasus Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang diduga dilakukan PT. Putra Restu Ibu Abadi (PRIA), resmi berkirim surat ke Kementrian Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK), Senin (14/03/2016). Surat tertanggal 12 Maret 2016 itu, berisi desakan pada Menteri LHK untuk mencabut izin dan penghentian kegiatan PT. PRIA karena terindikasi kuat merusak dan mencemari lingkungan juga warga di Desa Lakardowo, Jetis, Mojokerto. Dalam surat yang dikirimkan tim pendamping warga disebutkan, kalau PT. PRIA tidak melakukan pemanfaatan dan pengelolaan limbah B3 secara optimal sesuai aturan. “Kami juga mendapatkan data…

Baca Lengkap

Warga Tanam Mangrove di HUT Surabaya

Warga Tanam Mangrove di HUT Surabaya

Ribuan warga Surabaya akan menghijaukan lagi, kawasan Pantai Timur Surabaya – Pamurbaya, dengan tanam 10 ribu mangrove. Mangrove yang akan ditanam kali ini, jenis Bruguiera dan Rhizophora, dan akan ditempatkan di sepanjang Kali Wonorejo – Rungkut. “Penanaman itu akan melibatkan semua warga Surabaya, yang peduli pada lingkungan pesisir, termasuk perusahaan dan aktifis lingkungan di Surabaya,” Kata Susi Irawati Fawziyah Kabid Kehutanan Dinas Pertanian Surabaya. Rencana penanaman itu, akan digelar Minggu, 27 Mei 2012, dan akan diikuti para kelompok tani di kawasan pesisir Surabaya, yang punya kepentingan dengan keberadaan mangrove di…

Baca Lengkap

Masyarakat Adat Berperan Kelolah Hutan

Masyarakat Adat Berperan Kelolah Hutan

Hutan adalah kehidupan inti masyarakat adat. Jika hutan diusik, masyarakat adat pasti langsung bereaksi. Kasus dibeberapa wilayah adat sudah membuktikan bagaimana masyarakat adat kehilangan kontrol atas hutan adatnya. Penerapkan UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan turunannya telah menimbulkan gejolak pada masyarakat adat. Tak ada solusi lain selain mengembalikan kontrol atas hutan adatnya ke masyarakat adat. Demikian semangat pembuka pada sarasehan KMAN IV dengan tema Pengelolaan Hutan Berbasis Komunitas di Aula Padamara. Masuknya perusahaan ke wilayah adat, telah membuat penolakan dan konflik panjang antar masyarakat adat. Tak jarang penolakan…

Baca Lengkap

KJPL Beberkan Perusakan Mangrove Pesisir Surabaya

Hutan Mangrove Dijarah, Gubernur Marah

Untuk mengungkap perusakan mangrove di Pesisir Surabaya, KJPL Indonesia Senin ini (23/04/2012), akan paparkan di DPRD Surabaya. Pemaparan temuan dan hasil investigasi tim KJPL itu, akan dilakukan di Komisi C DPRD Surabaya dan akan diikuti beberapa pihak yang bertanggung jawab, dengan perusakan mangrove di pesisir Surabaya. “Kami akan memaparkan apa yang ada di Kawasan Pesisir Surabaya, termasuk kondisi mangrove yang banyak dirusak, diantaranya untuk reklamasi dan dermaga ilegal,” kata Teguh Ardi Srianto, Ketua KJPL Indonesia. Selama proses investigasi Maret lalu, KJPL Indonesia menemukan beberapa fakta yang mengejutkan, khususnya dengan kondisi…

Baca Lengkap

Harimau Serang Kementrian Kehutanan

Harimau Serang Kementrian Kehutanan

Sekitar 400 individu harimau Sumatra, yang tersisa di hutan-hutan belantara di Pulau Sumatra kini terus terdesak. Habitat rumah mereka yang terus dihancurkan perusahaan membuat para harimau secara serempak datang ke kota Jakarta menuju Kantor Kementrian Kehutanan RI untuk memberi dukungan kepada pemerintah untuk penyelamatan habitat rumah mereka. Bahkan tiga minggu lamanya setelah Greenpeace menyerahkan hasil penyelidikan selama satu tahun terhadap aktivitas illegal yang dilakukan oleh APP terkait penebangan dan perdagangan kayu ramin, pihak otoritas CITES di Indonesia dalam hal ini Kementerian Kehutanan bertindak sangat lambat dalam menindaklanjuti dan mengusut kasus…

Baca Lengkap

Tools Monitoring Pelaksanaan REDD+ Belum Jelas

Tools Monitoring Pelaksanaan REDD+ Belum Jelas

Belum jelasnya indikator penilai untuk pemantauan pelaksanaan Program Pemantauan REDD+, membingungkan pemantau independen REDD+. Ini terungkap dalam Workshop Pemantauan Independen Program REDD Jawa, Bali, Nusa Tenggara, di Bogor, yang digelar mulai Kamis (29/03/2012) sampai Sabtu (31/03/2012) mendatang. Beberapa peserta Workshop dari daerah-daerah, masih bingung dengan kepastian indikator, untuk mendasari proses penilaian sebuah program REDD+ berjalan dengan baik atau tidak. “Kalau tidak sesuai target, itu indikatornya apa, dan kalau sesuai terget, indikatornya juga apa,” kata Prigi Arisandi  Direktur Ecoton,  dalam agenda itu. Sementara Mardi Minangsari dari Multistakeholder Forestry Program (MFP) mengatakan,…

Baca Lengkap

Akses Informasi Jadi Kendala Pemantauan Independen REDD+

Akses Informasi Jadi Kendala Pemantauan Independen REDD+

Proses pemantauan Independen dalam pelaksanaan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) – REDD+, dipastikan akan terkendala soal keterbukaan informasi. Fakta ini terungkap dalam Workshop Pemantau Independen REDD+ Region Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, di Bogor, Kamis (29/03/2012). “Sampai sekarang, kebijakan soal REDD+ sendiri, juga belum jelas dan detail proses pembahasannya, untuk itu perlu ada kepastian lebih dulu, sebelum proses pemantauan dilakukan,” kata Mardi Minangsari dari Multistakeholder Forestry Program (MFP). Menurut Minang, harusnya kalau memang sudah jelas indikator pemantauan yang akan dilakukan, maka…

Baca Lengkap