Tools Monitoring Pelaksanaan REDD+ Belum Jelas

Bogor | Belum jelasnya indikator penilai untuk pemantauan pelaksanaan Program Pemantauan REDD+, membingungkan pemantau independen REDD+. Ini terungkap dalam Workshop Pemantauan Independen Program REDD Jawa, Bali, Nusa Tenggara, di Bogor, yang digelar mulai Kamis (29/03/2012) sampai Sabtu (31/03/2012) mendatang. Beberapa peserta Workshop dari daerah-daerah, masih bingung dengan kepastian indikator, untuk mendasari proses penilaian sebuah program REDD+ berjalan dengan baik atau tidak. “Kalau tidak sesuai target, itu indikatornya apa, dan kalau sesuai terget, indikatornya juga apa,” kata Prigi Arisandi Dewan Pembina KJPL Indonesia yang juga Direktur Ecoton,  dalam agenda itu. Sementara…

Baca Lengkap

Penegakan Hukum Lingkungan Global Dimulai

UN | Program Lingkungan PBB (UNEP) meluncurkan inisatif baru guna menegakkan aturan hukum lingkungan bagi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Langkah ini juga bertujuan untuk membantu transisi menuju ekonomi hijau, ekonomi rendah karbon yang efisien dalam menggunakan sumber daya alam. Kongres Dunia untuk Hukum, Keadilan dan Tata Kelola Lingkungan yang Lestari (World Congress on Justice, Governance and Law for Environmental Sustainability) ini diluncurkan di New York, kemarin (Senin, 26/3). Peluncuran ini dilakukan tiga bulan menjelang Konferensi Pembangunan Berkelanjutan di Brasil atau Rio+20. Lembaga ini akan berupaya mengatasi hambatan penerapan kebijakan lingkungan…

Baca Lengkap

Tayangan Televisi Dinilai Langgar Etika Konservasi Satwa

Jakarta | Pro Fauna Indonesia menyerukan penghentian tayangan-tayangan TV yang cenderung mengekploitasi satwa dan melanggar kaidah kaidah animal welfare dan konservasi satwa. Adapun tayangan televisi yang dianggap mengeksploitasi satwa menurut ProFauna, yaitu tayangan didalamnya ada unsur tindakan kekerasan atau kekejaman terhadap satwa atau tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah animal welfare (kesejahteraan satwa) dan melanggar UU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Unsur lainnya yang dianggap bentuk eksploitasi satwa adalah tayangan yang ada adegan pembunuhan satwa liar dan adanya rekayasa dalam tayangan tersebut. Profauna…

Baca Lengkap

NU Keluarkan Tausiyah Pelestarian Hutan dan Lingkungan Hidup

Jakarta | Dalam pertemuan nasional terkait Pengelolaan Hutan Lestari dan Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Hutan diselenggarakan oleh Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan (GNKL) PBNU pada 20-23 Juli PBNU mengeluarkan tausiyah tentang pelestarian hutan dan lingkungan hidup. Tausiyah yang berisi empat butir ini dibacakan oleh Ketua PBNU KH Said Aqil Siroj dihadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika perserta pertemuan nasional mengadakan silaturrahmi di Istana Presiden, Minggu (22/7/2011). Pada butir pertama, PBNU meminta Pemerintah Republik Indonesia WAJIB bersikap dan bertindak secara nyata dalam melenyapkan usaha-usaha perusakan hutan, lingkungan hidup dan kawasan pemukiman, memberangus penyakit…

Baca Lengkap

UU Lingkungan Hidup Berlaku Efektif

Jakarta |  Setelah disosialisasikan selama dua tahun, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hari ini, Senin (3/10/2011), berlaku efektif. “Dan instrumen penegakan hukum lingkungan hidup, baik secara administratif, perdata, dan pidana sudah saatnya dilaksanakan,” kata Himsar Sirait, Asisten Deputi Urusan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Senin di Jakarta, dalam Rapat Koordinasi Nasional Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. Sebelum berlaku UU No 32/2009, penegakan hukum mengacu pada UU No 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari tahun 2009 hingga September 2011, dari 33 kasus tindak pidana…

Baca Lengkap