Belum jelasnya indikator penilai untuk pemantauan pelaksanaan Program Pemantauan REDD+, membingungkan pemantau independen REDD+.
Ini terungkap dalam Workshop Pemantauan Independen Program REDD Jawa, Bali, Nusa Tenggara, di Bogor, yang digelar mulai Kamis (29/03/2012) sampai Sabtu (31/03/2012) mendatang.
Beberapa peserta Workshop dari daerah-daerah, masih bingung dengan kepastian indikator, untuk mendasari proses penilaian sebuah program REDD+ berjalan dengan baik atau tidak. “Kalau tidak sesuai target, itu indikatornya apa, dan kalau sesuai terget, indikatornya juga apa,” kata Prigi Arisandi Direktur Ecoton, dalam agenda itu.
Sementara Mardi Minangsari dari Multistakeholder Forestry Program (MFP) mengatakan, untuk indikasi penilaian program REDD+ berhasil, perlu diperhatikan beberapa kunci pokok, diantaranya soal transparansi informasi, partisipasi masyarakat lokal atau adat, Kebebasan dan Akuntabilitas.
“Indikator itu,harus dapat kesepakatan dari semua pihak, tidak bisa kalau hanya dari Kementrian Kehutanan, tanpa melibatkan masyarakat dan LSM atau Lembaga Pengkaji dan Peneliti Kehutanan,” kata Minang.
Di sisi lain, sampai sekarang masih banyak celah hukum, dalam UU yang ada, untuk mendasari diberlakukannya sebuah penilaian program pelaksanaan REDD+. Ini dikatakan Giorgio atau Jojo dari Indonesian Centre Environmental Law (ICEL), yang juga jadi satu diantara pemateri dalam workshop.
“Masih banyak celah dalam undang-undang kita, untuk itu masih perlu penyempurnaan, sebelum monitoring program REDD+, benar-benar dijalankan, di 2013 mendatang,” ujar Jojo. [KJPL]
